Insertzone.com – Enos Loha terpilih secara aklamasi dalam kegiatan Musyawarah Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Maluku Utara. Kegiatan tersebut, dipusatkan di Aula Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Selasa, (8/9/26).
Enos Loha resmi menggantikan Rahmi Husen yang kepengurusannya berakhir pada Tahun 2026. Enos Loha yang berlatar belakang pengusaha ini, akan memimpin KTNA Maluku Utara hingga Tahun 2031.
Kegiatan tersebut, dibuka oleh Plt Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, Anwar M. Nur ini, dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemprov Maluku Utara, pengurus KTNA Kabupaten/Kota, penyuluh pertanian serta perwakilan nelayan.
Ketua KTNA Maluku Utara, Enos Laho menyampaikan, kegiatan ini menjadi momen penting untuk meninjau perjalanan organisasi, memetakan kondisi riil petani dan nelayan, serta menyusun arah kebijakan demi kesejahteraan masyarakat tani dan nelayan di Maluku Utara.
Ia mengaku, dimasa kepemimpinannya, sejumlah agenda prioritas telah ditetapkan untuk periode mendatang, antara lain, Penguatan kelembagaan KTNA hingga tingkat kabupaten/Kota. Pembentukan Pengurus Baru Untuk KTNA di 10 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku Utara.
Enos menambahkan, KTNA Maliku Utara, dibawah kepemimpinannya berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta menjembatani dan mencari Mitra untuk Penguatan akses permodalan dan pasar.
Sedangkan untuk program Jangka Panjang, KTNA Maluku Utara akan membantu Pemerintah dalam Modernisasi pertanian dan perikanan berbasis teknologi, Pengembangan hilirisasi dan nilai tambah produk, regenerasi petani dan nelayan muda.
“KTNA harus hadir bukan hanya ketika ada kegiatan, tetapi harus hadir ketika petani dan nelayan menghadapi persoalan. KTNA menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat tani dan nelayan, sekaligus wadah perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegasnya.
Enos mengaku, salah satu prioritas di awal kepengurusannya adalah membantu dan memfasilitasi petani dan nelayan dalam memasarkan hasil panen.
“Misalnya, jika petani biasa menjual kelapa per buah dengan harga Rp1.200 atau Rp1.500 maka kami akan memberi subsidi pada biaya pengangkutan sehingga harga kelapa bisa mencapai Rp2.000 sd 2500 per buah,” jelasnya.
Dengan semangat kebersamaan, KTNA Maluku Utara bertekad menjadi organisasi yang semakin kuat, mandiri, dan mampu memperjuangkan hak serta kesejahteraan seluruh petani dan nelayan di tanah Maluku Utara.
Sementara, Wakil Ketua Komunitas KTNA Provinsi Maluku Utara, Muh Tahsim Hajatuddin, dalam laporan pertanggung jawabannya, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta Pemerintah Kabupaten dan Kota atas partisipasi dan kerjasama selama kepengurusan KTNA Periode 2021-2025.
“Terima kasih Juga Kepada Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan serta Kepada Seluruh Peyuluh Pertanian dan Perikanan atas kesediaan waktu dan Kebersamaan, tentunya masih banya Kekurangan Yang harus kita Akui. Kami berharap di periode yang Baru ada Perubahan dan lompatan-lompatan Besar unuk kemajuan KTNA Maluku Utara,” ujarnya.
Tahsim mendiskripsikan, Secara umum, tantangan yang dihadapi para petani dan nelayan Maluku Utara, antara lain, tingginya harga kebutuhan produksi seperti pupuk, benih, bibit, dan sarana penunjang usaha, harga hasil produksi yang belum memadai.
Keterbatasan akses pasar, permodalan, dan Bantuan Pemerintah (BMN) serta keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kapal, alat tangkap, pelabuhan, serta dermaga yang belum memadai. Selain itu terjadi kerusakan dan kelangkaan ruang darat dan laut akibat berbagai aktivitas.
“Ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada keberlangsungan usaha serta keselamatan jiwa dan harta,” papar Tahsim.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Tahsim menegaskan KTNA Maluku Utara memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan petani/nelayan. KTNA berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi berbasis data. Meningkatkan kapasitas SDM dan penerapan teknologi bagi petani dan nelayan.
Selain itu, KTNA juga akan menghilangkan praktik ijon dan memastikan akses pasar yang lebih luas. Memperjuangkan pengelolaan sumber daya laut dan darat agar tidak merugikan rakyat. Mendorong penguatan kelembagaan, koperasi, serta pengendalian utang dan lembaga keuangan yang membebani.
“Rembug paripurna merupakan forum tertinggi dalam organisasi yang menjadi wadah musyawarah dan penentuan arah ke depan,” pungkas mantan Aktivis PMII Cabang Ambon ini.
Dari musyawarah ini lahir sejumlah rekomendasi, antara lain :
1. Kebijakan pemerintah harus memihak pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
2. Penguatan sarana dan prasarana produksi.
3. Kemudahan akses permodalan dan pasar.
4. Peningkatan nilai tambah hasil produksi melalui pengolahan pasca panen.
5. Penyediaan bahan bakar dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
6. Pengembangan industri pengolahan hasil bumi dan laut.
7. Perluasan akses pasar dan pelaksanaan program khas petani dan nelayan.
